KITAB SUCI +Deuterokanonika |
|
| Katekismus Gereja Katolik |
|
|
| Kan. 1594 | Jika pada hari dan jam yang ditetapkan untuk menentukan pokok sengketa penggugat tidak muncul dan tidak memberitahukan alasan yang wajar:
10 hakim hendaknya memanggil dia lagi;
20 jika penggugat tidak mematuhi pemanggilan ulang tersebut, diandaikan ia menarik kembali permohonannya menurut norma kan. 1524-1525;
30 jika kemudian ia mau campur-tangan dalam proses, hendaknya ditepati kan. 1593.
| | Kan. 1595 §1 | Pihak yang tidak hadir dalam peradilan, baik penggugat maupun tergugat, jika tidak dapat menunjukkan bahwa terhalang secara wajar, wajib membayar biaya sengketa yang diakibatkan oleh ketidak-hadirannya itu; jika perlu juga memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain.
| | Kan. 1595 §2 | Jika baik penggugat maupun tergugat tidak hadir dalam pengadilan, mereka diwajibkan membayar seluruh biaya sengketa in solidum.
| | Kan. 1596 §1 | Orang yang berkepentingan dapat diizinkan campur-tangan dalam perkara, dalam tahap perselisihan manapun juga, entah sebagai pihak yang mempertahankan haknya sendiri, entah dalam peranan tambahan untuk membantu salah satu pihak yang berperkara.
| | Kan. 1596 §2 | Namun untuk diizinkan, haruslah ia sebelum penutupan perkara menyampaikan surat permohonan kepada hakim, yang menunjukkan secara singkat haknya untuk campur-tangan.
| | Kan. 1596 §3 | Orang yang campur-tangan dalam perkara harus diterima dalam tahap dimana perkara berada; jika perkara sudah sampai pada tahap pembuktian, kepadanya diberikan waktu yang pendek dan peremptoir untuk menyampaikan bukti-buktinya.
| | Kan. 1597 | Hakim, sesudah mendengarkan pihak-pihak yang bersangkutan, harus memanggil ke pengadilan orang ketiga yang campur-tangannya dipandang perlu.
| | Kan. 1598 §1 | Setelah memperoleh bukti-bukti, hakim dengan suatu dekret, dengan sanksi nulitas, harus mengizinkan pihak-pihak yang bersangkutan serta pengacara-pengacara mereka untuk melihat akta pada kantor kanselarius pengadilan yang belum mereka ketahui; bahkan kepada pengacara yang memohonnya dapat juga diberikan salinan akta; tetapi dalam perkara-perkara yang menyangkut kepen- tingan umum, hakim dapat memutuskan bahwa, untuk menghindari bahaya-bahaya yang sangat berat, akta tertentu tidak boleh diperlihat- kan kepada siapa pun; akan tetapi hendaknya diusahakan agar hak pembelaan selalu tetap utuh.
| | Kan. 1598 §2 | Untuk melengkapi bukti-bukti, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan bukti-bukti lain kepada hakim; sesudah bukti-bukti itu masuk, jika hakim memandang perlu, sekali lagi dibuat dekret yang disebut dalam § 1.
| | Kan. 1599 §1 | Selesai segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan bukti-bukti, sampailah pada penutupan perkara.
| | Kan. 1599 §2 | Penutupan ini terjadi setiap kali pihak yang bersangkutan menyatakan dirinya tidak akan mengemukakan sesuatu agi, atau waktu-guna yang ditetapkan oleh hakim untuk mengajukan bukti-bukti sudah lewat, atau hakim menyatakan bahwa ia menganggap perkaranya sudah cukup ditangani.
| | Kan. 1599 §3 | Mengenai penutupan perkara itu, bagaimanapun terjadinya, hendaklah hakim membuat suatu dekret.
| | Kan. 1600 §1 | Sesudah penutupan perkara, hakim masih dapat memanggil saksi-saksi yang sama atau yang lain, atau mempertimbangkan bukti-bukti lain yang sebelumnya tidak diminta, hanya:
10 dalam perkara-perkara yang mempersoalkan hanya kepentingan pribadi pihak-pihak yang bersangkutan, jika semua pihak menyetujuinya;
20 dalam perkara-perkara lain, setelah mendengarkan pihak-pihak yang bersangkutan dan asalkan terdapat alasan yang berat serta tiada bahaya penipuan atau penghasutan;
30 dalam semua perkara, setiap kali besar kemungkinannya bahwa putusan akan menjadi tidak adil karena alasan-alasan yang disebut dalam kan. 1645, § 2, 10-30, jika tidak diizinkan pembuktian baru.
| | Kan. 1600 §2 | Namun hakim dapat memerintahkan atau mengizinkan, agar ditunjukkan dokumen, yang sebelumnya barangkali tidak dapat ditunjukkan tanpa kesalahan orang yang berkepentingan.
| | Kan. 1600 §3 | Bukti-bukti baru hendaknya diumumkan, dengan mengindah-kan kan.1598, § 1.
| | Kan. 1601 | Sesudah penutupan perkara, hakim hendaknya memberikan tenggang waktu yang wajar untuk menyampaikan pembelaan atau pengamatan.
| | Kan. 1602 §1 | Pembelaan dan pengamatan hendaknya tertulis, kecuali hakim, dengan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, menilai cukup perdebatan selama sidang pengadilan saja.
| | Kan. 1602 §2 | Jika pembelaan dengan dokumen-dokumen utama hendak dicetak, dibutuhkan izin sebelumnya dari hakim, dengan tetap harus menjaga rahasia, jika ada.
| | Kan. 1602 §3 | Mengenai panjangnya pembelaan, jumlah salinan dan hal-hal lain semacam itu, hendaknya diindahkan peraturan pengadilan.
|
<< >>
|
