| Kan. 1344 | Meskipun undang-undang mempergunakan kata-kata yang sifatnya memerintahkan, hakim, menurut hati nuraninya dan kearifannya, dapat:
10 menangguhkan penetapan hukuman sampai waktu yang lebih cocok, jika diperkirakan akan timbul keburukan lebih besar apabila orang yang bersalah cepat-cepat dihukum;
20 tidak menjatuhkan hukuman, atau menjatuhkan hukuman yang lebih lunak, atau menggunakan penitensi, jika pelaku pelang-garan itu sudah memperbaiki diri dan meniadakan sandungan,atau ia sudah dihukum atau diperkirakan akan dihukum oleh otoritas sipil;
30 menangguhkan kewajiban untuk melakukan hukuman silih, jika pelaku pelanggaran itu baru pertama kali melakukan kejahatan sesudah hidup secara terpuji dan tidak ada keharusan mendesak untuk meniadakan sandungan; tetapi kalau pelaku pelanggaran tadi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim sendiri melakukan kejahatan lagi, haruslah ia menjalani hukuman untuk kedua tindak pidana itu, kecuali sementara itu telah terpenuhi waktu untuk mendaluwarsa gugatan pidana bagi tindak pidana yang terdahulu.
|
| Kan. 1345 | Setiap kali orang yang melakukan kejahatan mempunyai penggunaan akal budi yang kurang sempurna saja, atau melakukan tindak pidana itu terdorong oleh rasa takut, karena keadaan mendesak, atau oleh gejolak nafsu, atau sedang mabuk atau oleh gangguan mental lain semacam itu, hakim juga dapat tidak menjatuh- kan hukuman apapun, jika ia menilai perbaikannya dapat ditempuh lebih baik dengan cara lain.
|
| Kan. 1346 | Setiap kali pelanggar melakukan beberapa tindak pidana, dan jika tumpukan hukuman ferendae sententiae tampak berlebihan, diserahkan kepada pertimbangan arif hakim untuk memperlunak hukuman dalam batas-batas yang wajar.
|
| Kan. 1347 §1 | Censura tidak dapat dijatuhkan dengan sah, kecuali sebelum itu pelaku pelanggaran sudah pernah diperingatkan sekurang-kurangnya sekali agar bertobat dari ketegarannya, dengan diberikan waktu yang wajar untuk memperbaiki diri.
|
| Kan. 1347 §2 | Pelaku pelanggaran harus dinilai menjauhi ketegarannya, jika ia sungguh menyesalinya, dan disamping itu memberi ganti rugi dan meniadakan sandungan sewajarnya atau sekurang-kurangnya menjanji- kannya secara serius.
|
| Kan. 1348 | Jika pelaku pelanggaran dibebaskan dari dakwaannya atau tidak dijatuhi hukuman apapun, Ordinaris dapat dengan peringatan-peringatan yang sesuai atau sarana-sarana lain keprihatinan pastoral, atau jika perlu juga dengan remedium poenale, mengusahakan kebaikannya dan kepentingan umum.
|
| Kan. 1349 | Jika hukuman tidak ditentukan dan undang-undang tidak membuat ketentuan lain, hakim janganlah menjatuhkan hukuman yang lebih berat, terutama censura, kecuali beratnya perkara benar- benar menuntutnya; tetapi ia tidak dapat menjatuhkan hukuman yang bersifat tetap.
|
| Kan. 1350 §1 | Dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang klerikus, harus selalu diperhatikan, agar ia jangan kekurangan apa yang perlu untuk penghidupan layak, kecuali dalam hal ia dikeluarkan dari status klerikal.
|
| Kan. 1350 §1 | Namun untuk klerikus yang dikeluarkan dari status klerikal, yang karena hukuman itu sungguh-sungguh berkekurangan, Ordinaris hendaknya mencukupi kebutuhannya dengan cara yang sebaik mungkin.
|
| Kan. 1351 | Hukuman mengikat pelaku pelanggaran di manapun, juga meski kuasa orang yang menetapkan atau menjatuhkan hukuman itu telah berhenti, kecuali secara jelas dinyatakan lain.
|
| Kan. 1352 §1 | Jika hukuman melarang menerima sakramen- sakramen atau sakramentali, larangan itu ditangguhkan selama pelaku pelanggaran berada dalam bahaya maut.
|
| Kan. 1352 §2 | Kewajiban untuk menaati hukuman latae sententiae yang tidak dinyatakan atau tidak dikenal di tempat orang yang melakukan kejahatan itu berada, ditangguhkan seluruhnya atau sebagian, sejauh pelaku pelanggaran tidak dapat menaatinya tanpa bahaya sandungan berat atau kehilangan nama baik.
|
| Kan. 1353 | Naik banding atau rekursus atas putusan peradilan atau atas dekret, yang menjatuhkan atau menyatakan hukuman manapun, mempunyai akibat penangguhan.
|
| Kan. 1354 §1 | Kecuali mereka yang disebut dalam kan. 1355-1356, semua yang dapat memberikan dispensasi dari suatu undang- undang yang digantungi hukuman, atau dapat membebaskan dari suatu perintah dengan ancaman hukuman, dapat juga menghapus hukuman itu.
|
| Kan. 1354 §2 | Kecuali itu, undang-undang atau perintah yang menetapkan suatu hukuman, dapat juga memberi kepada orang-orang lain kuasa untuk menghapuskannya.
|
| Kan. 1354 §3 | Jika Takhta Apostolik mereservasi bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang lain penghapusan suatu hukuman, reservasi itu harus ditafsirkan secara ketat.
|
| Kan. 1355 §1 | Asalkan tidak direservasi bagi Takhta Apostolik, hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang, meski dijatuhkan atau dinyatakan, dapat dihapus oleh:
10 Ordinaris yang memprakarsai peradilan untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman itu, dengan dekret secara pribadi atau lewat orang lain;
20 Ordinaris wilayah tempat pelaku berada, tetapi setelah berkonsultasi dengan Ordinaris yang disebut dalam no. 1, kecuali hal itu tidak mungkin karena keadaan yang luar biasa.
|
| Kan. 1355 §2 | Hukuman latae sententiae yang ditetapkan oleh undang-undang dan belum dinyatakan, kalau tidak direservasi bagi Takhta Apostolik,dapat dihapus oleh Ordinaris terhadap bawahan-bawahannya, atau terhadap mereka yang berada di wilayahnya, atau yang berbuat kejahatan di situ; dan juga dapat dihapus oleh setiap Uskup, tetapi dalam rangka tindakan Sakramen Tobat.
|
| Kan. 1356 §1 | Hukuman ferendae sententiae atau latae sententiae yang ditetapkan oleh suatu perintah, yang tidak dikeluarkan oleh Takhta Apostolik, dapat dihapus oleh:
10 Ordinaris wilayah tempat pelaku itu berada;
20 jika hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, juga dapat dihapus oleh Ordinaris yang memprakarsai peradilan untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman itu, atau yang dengan suatu dekret menjatuhkan atau menyatakannya, secara pribadi atau lewat orang lain.
|
| Kan. 1356 §2 | Sebelum diberikan penghapusan, pemberi perintah haruslah diminta pendapatnya, kecuali hal itu tidak mungkin karena keadaan yang luar biasa.
|
| Kan. 1357 §1 | Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 508 dan 976, censura latae sententiae yang berupa ekskomunikasi atau interdik yang tidak dinyatakan, dapat dihapus oleh bapa pengakuan dalam tata-batin sakramental, kalau peniten merasa berat berada dalam keadaan berdosa berat selama waktu yang diperlukan bagi Pemimpin yang berwenang untuk mengurusnya.
|
| Kan. 1357 §2 | Dalam memberikan penghapusan itu bapa pengakuan hendaknya memberikan kewajiban kepada peniten, agar dalam waktu satu bulan menghubungi Pemimpin yang berwenang atau imam yang memiliki kewenangan, dengan sanksi bahwa hukuman akan jatuh kembali, serta kewajiban agar menaati perintahnya; sementara itu bapa pengakuan hendaknya memberikan penitensi yang layak, dan sejauh keadaan mendesak, mewajibkan peniadaan sandungan dan ganti kerugian; tetapi rekursus dapat juga dilakukan lewat bapa pengakuan, tanpa menyebutkan nama.
|
| Kan. 1357 §3 | Terikat oleh kewajiban yang sama untuk membuat rekursus, setelah sembuh, mereka yang menurut norma kan. 976 mendapat penghapusan atas censura yang dijatuhkan atau dinyatakan atau direservasi bagi Takhta Apostolik.
|
| Kan. 1358 §1 | Penghapusan censura tidak dapat diberikan kepada pelaku, kecuali sudah mejauh dari ketegarannya, menurut norma kan. 1347 § 2; tetapi kepada yang menjauh dari ketegarannya, penghapusan itu tidak dapat ditolak.
|
| Kan. 1358 §2 | Yang menghapus censura dapat bertindak menurut norma kan. 1348 atau juga mewajibkan penitensi.
|
| Kan. 1359 | Jika seseorang terkena beberapa hukuman, pengha- pusan hanya berlaku untuk hukuman-hukuman yang dinyatakan dalam penghapusan; sedangkan penghapusan umum menghapus semua hukuman, terkecuali yang dalam permohonan disembunyikan dengan itikad buruk oleh pelaku.
|
| Kan. 1360 | Penghapusan hukuman yang dipaksakan karena rasa takut yang berat, tidak sah.
|
| Kan. 1361 §1 | Penghapusan dapat diberikan juga kepada orang yang tidak hadir atau bersyarat.
|
| Kan. 1361 §2 | Penghapusan untuk tata-lahir hendaknya diberikan secara tertulis, kecuali ada alasan berat yang menganjurkan lain.
|
| Kan. 1361 §3 | Hendaknya dijaga agar permohonan penghapusan atau penghapusan itu sendiri tidak tersebar luas, kecuali sejauh hal itu berguna untuk melindungi nama baik pelaku atau perlu untuk meniadakan sandungan.
|
| Kan. 1362 §1 | Pengaduan pidana habis oleh daluwarsa tiga tahun, kecuali:
10 mengenai tindak pidana yang direservasi bagi Congregatio pro Doctrina Fidei;
20 mengenai hak pengaduan atas tindak pidana yang disebut dalam kan. 1394, 1395, 1397, 1398, yang didaluwarsa dengan lima tahun;
30 mengenai tindak pidana yang tidak dihukum oleh hukum umum, jika undang-undang partikular menetapkan jangka waktu daluwarsa lain.
|
| Kan. 1362 §2 | Daluwarsa dihitung sejak hari tindak pidana dilakukan atau, jika tindak pidana itu bersifat tetap atau habitual, dihitung sejak hari berhentinya.
|
| Kan. 1363 §1 | Jika dalam batas waktu yang disebut dalam kan. 1362, terhitung sejak hari putusan kondemnatoris menjadi perkara teradili, kepada terpidana tidak diberitahukan dekret pelaksanaan dari hakim yang disebut dalam kan. 1651, maka pelaksanaan hukuman habis oleh daluwarsa.
|
| Kan. 1363 §2 | Hal yang sama berlaku, dengan penyesuaian seperlunya, jika hukuman dijatuhkan lewat suatu dekret di luar peradilan.
|
| Kan. 1364 §1 | Orang yang murtad dari iman, heretik atau skismatik terkena ekskomunikasi latae sententiae, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 194, § 1, no. 2; seorang klerikus, selain itu, dapat dihukum dengan hukuman yang disebut dalam kan. 1336, § 1, no. 1, 2 dan 3.
|
| Kan. 1364 §2 | Jika ketegaran berlangsung lama atau sandungan yang berat menuntutnya, dapat ditambahkan hukuman-hukuman lain, tak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal.
|
| Kan. 1365 | Yang bersalah melanggar larangan ikut ambil bagian dalam ibadat antaragama (communicatio in sacris), hendaknya dihu- kum dengan hukuman yang adil.
|
| Kan. 1366 | Orangtua atau mereka yang menggantikan kedudukan orangtua, yang menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis atau dididik dalam agama tidak-katolik, hendaknya dihukum dengan censura atau hukuman lain yang adil.
|
| Kan. 1367 | Yang membuang hosti suci atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi, terkena ekskomunikasi latae sententiae yang direservasi bagi Takhta Apostolik; seorang klerikus, selain itu, dapat dihukum dengan hukuman lain, tak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal.
|
| Kan. 1368 | Jika seseorang, dalam menyatakan atau menjanjikan sesuatu di hadapan otoritas gerejawi, mengucapkan sumpah palsu, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil.
|
| Kan. 1369 | Yang dalam suatu pertunjukan atau pertemuan umum, atau tulisan yang tersebar secara publik, atau secara lain dengan menggunakan alat-alat komunikasi sosial, menghujat, atau melanggar moral umum secara berat, atau menyatakan penghinaan atau membangkitkan kebencian maupun pelecehan terhadap agama atau Gereja, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil.
|
| Kan. 1370 §1 | Yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap Paus, terkena ekskomunikasi latae sententiae yang direservasi bagi Takhta Apostolik; jika ia seorang klerikus, dapat ditambahkan hukuman lain selaras dengan beratnya tindak pidana, tak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal.
|
| Kan. 1370 §2 | Yang melakukan demikian terhadap seorang yang bermeterai- kan Uskup, terkena interdik latae sententiae, dan jika ia seorang klerikus, juga terkena suspensi latae sententiae.
|
| Kan. 1370 §3 | Yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap seorang klerikus atau religius dengan maksud menghina iman atau Gereja atau kuasa maupun pelayanan gerejawi, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil.
|
| Kan. 1371 | Hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil:
10 orang yang, di 1uar kasus yang disebut dalam kan. 1364, § 1, mengajarkan ajaran yang telah dikutuk oleh Paus atau oleh Konsili Ekumenis, atau dengan keras kepala menolak ajaran yang disebut dalam kan. 752, dan sudah diperingatkan oleh Takhta Apostolik atau oleh Ordinaris, tidak mencabutnya kembali;
20 orang yang dengan salah satu cara tidak mau taat kepada Takhta Apostolik, Ordinaris, atau Pemimpin yang memerintah-kan atau melarangnya secara legitim, dan sesudah diperingat-kan tetap membandel dalam ketidakpatuhannya.
|
| Kan. 1372 | Yang melakukan rekursus melawan tindakan Paus kepada Konsili Ekumenis atau Kolegium para Uskup, hendaknya dihukum dengan censura.
|
